Sumberjokidul, Pada hari ini Rabu (25/01/17) di gelar festival Kaligrafi di media koran dalam rangka HAB Kemenag ke-71 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. acara ini terselenggra berkat kerjasama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, KKM MI Kabupaten Bojonegoro dengan Radar Bojonegoro. Kegeatan ini dilaksanakan diseluruh Lembaga Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten bojonegoro yang diikuti oleh kurang lebih 22.543 peserta.

Dalam hai ini lembaga kami walaupun jauh dari perkotaan juga tidak mau kalah dengan lembaga yang lain, MI Fathul Ulum Sumberjokidul menggelar Festival Kaligrafi di Halaman Madrasah agar menimbulkan kesan serius (bukan lomba asal-asalan), Pukul 08.15 wib secara resmi dibuka oleh Bpk. Masyhudi, S.Pd.SD selaku kepala madrasah. dalam sambutannya beliau menyampaikan akan memberikan penghargaan internal madrasah berupa pila kejuaraan bagi juara I, juara II dan Juara III dimasing-masing kategori yang akan diserahkan pada upacara bendera senin depan.

Festival kaligrafi di MI Fathul Ulum Sumberjokidul ini diikuti oleh 91 peserta dengan rincian kategori A 52 peserta dan kategori B 39 peserta. semua peserta kelihatan antusias dalam mengerjakan dan mewarnai kaligrafi yang ada di koran radar bojonegoro. “kami berharap salah satu siswa kami bisa masuk 300 besar masuk grand vinal tingkat kabupaten ” kata Muhanan, S.Pd.I selaku ketua panitia. kegiatan ini dimulai pukul 08.00 wib sampai pukul 11.00 wib jadi ada kesempatan 3 jam untuk membuak karyanya semakin bagus dan elok.

Hasil karya siswa ini hari ini juga langsung dikirim ke panitia tingkat kabupaten melalui ketua KKM masing-masing, panitia kabupaten yang nantinya akan menetukan 300 peserta terbaik yang berhak masuk grand vinal yang insya allah akan dilaksanakan dipendopo kabupaten pada tanggal 25 Februari 2017. 

Dengan kegiatan ini membuktikan kepada masyarakat bahwa madrasah layak dan patut diperhitungkan keberadaannya dalam mencerdaskan anak bangsa dan membentengi moral anak bangsa. sebagaimana semboyan kami “Lebih Baik Madrasah, Madrasah Lebih Baik” [hd]

Dengan pertimbangan untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memandang perlu dilakukan revitalisasi tugas Komite Sekolah berdasarkan prinsip gotong royong. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 30 Desember 2016, Mendikbub menandatangani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor: 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Dalam peraturan ini disebutkan, bahwa Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

“Komite Sekolah berkedudukan di tiap sekolah, berfungsi dalam peningkatan pelayanan pendidikan; menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel,” bunyi Pasal 2 ayat (1,2,3) Permendikbud itu.

Menurut Permendikbud ini, anggota Komite Sekolah terdiri atas:
a. Orangtua/wali dari siswa yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);

b. Tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain: 1. Memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau 2. Anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi penduduk dan pengurus partai politik;

c.  Pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain: 1. Pensiunan tenaga pendidik; dan/atau 2. Orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.

“Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang,” bunyi Pasal 4 ayat (2) Permendikbud itu.

Ditegaskan dalam peraturan itu, bahwa bupati/wali kota, camat, lurah/kepala desa merupakan pembina seluruh Komite Sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya.

Menurut Permendikbud ini, anggota Komite Sekolah dipilih melalui rapat orangtua/wali siswa, dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan, dengan masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Keanggotaan Komite Sekolah berakhir apabila:
a. Mengundurkan diri;
b. Meninggal dunia;
c. Tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
d. Dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penggalangan DanaDalam Permendikbud ini disebutkan, Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

“Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan,” bunyi Pasal 10 ayat (2) Permendikbud ini.

Namun ditegaskan dalam Permendikbud ini, bahwa Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Selain itu, hasil penggalangan dana harus dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.

Hasil penggalangan dana tersebut dapat digunakan antara lain:
a. Menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
b. Pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan;
c. Pengembangan sarana/prasarana; dan
d. Pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sementara penggunanaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
a.  Mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
b. Dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
c. Dilaporkan kepada Komite Sekolah.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 16 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 yang telah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana pada 30 Desember 2016.

Download Permedikbud nomor 75 tahun 2016

Sumber : http://setkab.go.id/permendikbud-nomor-75-tahun-2016-komite-sekolah-boleh-galang-dana/

Jakarta (Pinmas) — Peredaran berita tidak jelas melalui media sosial menjadi keprihatinan banyak pihak. Selain sumber beritanya tidak jelas, informasi yang beredar tidak jarang mengandung pesan kebencian dan mengadu domba.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama menjadi bagian dari penyebar berita yang tidak jelas tersebut.

“Saya ingin titip pesan. Karena ini sosial media sudah luar biasa. Saya ingin keluarga besar Kementerian Agama haruslah menjadi bagian yang ikut menjaga agar bangsa dan masyarakat kita tidak terlalu jauh terjerumus dampak negatif sosial media sekarang,” kata Menag saat memberikan sambutan pada acara Refleksi Akhir Tahun yang digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (30/12).

Selain ASN Kemenag, pesan ini juga ditujukan kepada masyarakat luas agar jangan sampai ikut menyebarkan berita yang tak terkonfirmasi. Menurutnya, hiruk pikuk informasi di media sosial telah mengarah kepada titik ekstrem yang dimungkinkan menyebabkan disinformasi secara masif. Hal itu terjadi karena kebanyakan masyarakat tidak kritis dalam menyikapi informasi yang beredar di dunia maya.

Menag meminta masyarakat kritis dalam menggunakan media sosial. Setiap menerima informasi. Menag ingatkan masyarakat agar selalu memastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang diterima, sebelum membagikannya.

“Saya berharap kalau kita menerima hal-hal seperti itu, kita hentikan sampai di tangan kita dan kita tidak sebar luaskan lagi,” pesannya.

“Untuk mengetahui keyakinan kebenaran isinya, kita harus terbiasa melakukan tabayun. Itu ajaran Rasulullah,” tambahnya.

Menag juga mengingatkan aparaturnya agar bisa menjadi teladan. Apalagi, masyarakat menilai bahwa ASN Kemenag adalah orang-orang yang mengerti agama. ASN Inspektorat Jenderal harus menjadi garda terdepan dalam mengawal aparatur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada umat.

“Kita adalah orang-orang pilihan, yang mendapat amanah untuk menjalankan misi di sebuah bangsa yang memposisikan agama begitu sentral,” kata Menag.

Sebelumnya Irjen M Jasin melaporkan bahwa kegiatan pembinaan dilakukan dua kali dalam setahun, yakni awal dan akhir tahun. Mantan Komisioner KPK ini berharap, kegiatan ini dapat mengingatkan ASN Kemenag khususnya Itjen untuk selalu meningkatkan kompetensi dan peningkatan moral yang lebih baik.

“Itjen harus menjadi contoh bagi Satker lainnya. Oleh karenanya, pembinaan mental ini penting. Kemenag harus bisa sejajar dengan Kementerian/Lembag lainnya,” kata M. Jasin.

“Dengan pelaporan keuangan yang semakin baik, mari rebut kembali WTP, karena selama 4 tahun Kementerian Agama dapat mempertahankan WTP itu,” tambahnya.

Acara pembinaan ASN Itjen yang dibarengkan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw mengusung tema Refleksi Generasi Emas Kementerian Agama. Hadir sebagai penceramah, Rois Syuriah PBNU KH Miftahul Akhyar.

Tampak juga hadir dalam acara tersebut, Kabalitbang dan Diklat Abd Rahman Masud, Dirjen Bimas Hindu I Ketut Widnya, Kapinmas Mastuki, Karo Umum Syafrizal, Karo Keuangan Syihabuddin Latief. (rief/dm/dm)

Sumber : www.kemenag.go.id